Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 ini mengatur pemberian pelayanan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemberian kesaksian terhadap kasus hukum, khususnya dugaan tindak pidana korupsi. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum, pihak yang berhak menerima layanan, serta tata cara…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 ini mengatur tentang pemberian bantuan pemerintah kepada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, serta lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan lay…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai struktur organisasi kementerian yang terdiri atas unit-unit kerja seperti sekretariat jenderal, direktorat j…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 ini mengatur tentang standar pelayanan minimal di bidang kesenian sebagai acuan bagi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Peraturan ini menetapkan jenis layanan, indikator kinerja, serta batas minimal pelayanan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kegiatan kesenian. Selain itu, diatur pula …