Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 ini mengatur pedoman pelestarian tradisi sebagai bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi yang hidup di masyarakat. Di dalamnya diatur prinsip, strategi, serta mekanisme pelestarian t…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 ini mengatur penyesuaian penetapan angka kredit bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru bukan PNS. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam penilaian kinerja serta pengembangan karier guru melalui sistem angka kredit. Di dalamnya diatur mekanisme penilaian, unsur dan subunsur …
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 ini mengatur pemberian pelayanan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemberian kesaksian terhadap kasus hukum, khususnya dugaan tindak pidana korupsi. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum, pihak yang berhak menerima layanan, serta tata cara…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 ini mengatur tentang pemberian bantuan pemerintah kepada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, serta lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan lay…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai struktur organisasi kementerian yang terdiri atas unit-unit kerja seperti sekretariat jenderal, direktorat j…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 ini mengatur tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi melalui pengaturan penerimaan, pelaporan, dan penanganan gratifikasi oleh aparatur. Di dalamnya diatur mekanisme pelaporan gratifikasi, peran unit pe…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 ini mengatur pedoman pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat peran lembaga kepercayaan dan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai budaya serta pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis. Di dalamnya diatur mengenai prinsip, ben…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 ini mengatur tentang standar pelayanan minimal di bidang kesenian sebagai acuan bagi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Peraturan ini menetapkan jenis layanan, indikator kinerja, serta batas minimal pelayanan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kegiatan kesenian. Selain itu, diatur pula …